Goken Abdullah
Jakarta, 2 September 2026 – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian terus mengawal penyaluran dan realisasi anggaran kementerian/lembaga untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito meminta seluruh kementerian dan lembaga yang telah memperoleh persetujuan anggaran segera menjalankan program di lapangan. Percepatan dinilai semakin penting karena waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 terus berjalan dan pemerintah harus memastikan dana yang tersedia benar-benar menghasilkan pemulihan yang dirasakan masyarakat. Program tersebut mencakup pembangunan kembali infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, hingga dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Tito juga meminta hambatan administratif yang masih mengganjal sejumlah pengajuan anggaran segera diselesaikan melalui koordinasi antarkementerian.
Penegasan tersebut disampaikan Tito dalam rapat Satgas PRR Pascabencana Sumatera yang membahas perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu. Pemerintah telah menyusun skema pemulihan secara bertahap dengan melibatkan puluhan kementerian dan lembaga yang memiliki tanggung jawab berbeda sesuai sektor masing-masing. Sebagian besar kementerian dan lembaga utama telah memperoleh persetujuan anggaran dan mulai melaksanakan kegiatan di daerah terdampak. Namun, masih terdapat beberapa instansi yang membutuhkan penyempurnaan dokumen pendukung dan rincian program sebelum anggarannya dapat memperoleh persetujuan. Tito meminta penanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga bergerak lebih aktif agar persoalan administratif tidak membuat pelaksanaan program tertunda terlalu lama.
Pemerintah telah menetapkan rencana pemulihan pascabencana Sumatera untuk periode 2026 hingga 2028 dengan kebutuhan anggaran keseluruhan sekitar Rp100,1 triliun. Untuk tahun 2026, kebutuhan yang disiapkan berada di kisaran Rp38,9 triliun dan diarahkan terutama untuk menangani kebutuhan yang paling mendesak. Anggaran tersebut digunakan melalui berbagai kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas masing-masing sehingga proses pemulihan tidak hanya terpusat pada pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi sektor sosial dan ekonomi agar masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap. Skema multiyears dipilih karena besarnya kerusakan membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak memungkinkan diselesaikan seluruhnya dalam satu tahun.
Tito menilai persoalan administrasi harus mendapatkan perhatian karena keterlambatan persetujuan anggaran dapat berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ia meminta para penanggung jawab atau person in charge dari kementerian dan lembaga memastikan seluruh dokumen pengajuan telah lengkap dan dapat menjelaskan kebutuhan program secara terperinci. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Anggaran, juga diminta dilakukan secara intensif apabila terdapat dokumen yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu antara proses pengajuan, persetujuan, hingga realisasi anggaran. Pemerintah ingin memastikan prosedur administrasi tetap dijalankan secara tertib tanpa menghambat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pemulihan segera.
Sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini telah mulai berjalan di berbagai sektor. Pekerjaan umum menjadi salah satu bidang prioritas karena bencana menyebabkan kerusakan terhadap jalan, jembatan, sungai, dan sejumlah infrastruktur dasar lainnya. Pemulihan akses jalan menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan distribusi barang, mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, serta akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jembatan yang rusak juga harus segera ditangani karena dapat membuat sejumlah wilayah mengalami keterisolasian atau membutuhkan perjalanan yang jauh lebih panjang. Pemerintah berharap percepatan anggaran dapat membuat pekerjaan fisik berlangsung lebih cepat sebelum kondisi cuaca kembali menjadi kendala.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan mendapatkan perhatian karena kerusakan sekolah dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar dalam jangka panjang. Pemerintah berupaya memperbaiki maupun membangun kembali fasilitas pendidikan yang terdampak agar siswa dapat kembali memperoleh ruang belajar yang layak. Penanganan juga mencakup madrasah, pesantren, serta fasilitas pendidikan keagamaan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Selama proses pembangunan berlangsung, kebutuhan fasilitas sementara tetap harus diperhatikan agar pendidikan tidak terhenti. Tito meminta kementerian yang memiliki tanggung jawab pada sektor tersebut segera menjalankan program setelah dukungan anggaran tersedia.
Sektor kesehatan menjadi bagian lain yang dinilai tidak dapat ditunda. Kerusakan fasilitas kesehatan dapat mengurangi kemampuan daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika warga masih menghadapi dampak fisik maupun psikologis setelah bencana. Puskesmas, rumah sakit, fasilitas kesehatan pendukung, serta ketersediaan tenaga dan peralatan perlu dipulihkan secara bertahap. Akses menuju layanan kesehatan juga berkaitan dengan kondisi jalan dan jembatan sehingga pelaksanaan program antarsektor harus berjalan secara terkoordinasi. Pemerintah ingin memastikan pembangunan satu fasilitas tidak terhambat karena infrastruktur pendukung di sekitarnya belum dipulihkan.
Pemulihan sektor pertanian juga menjadi perhatian karena bencana menyebabkan kerusakan pada sawah, perkebunan, saluran irigasi, serta sarana produksi milik masyarakat. Kerusakan tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan petani sekaligus mengganggu produksi pangan apabila tidak segera ditangani. Pemerintah karena itu menyiapkan program rehabilitasi lahan dan infrastruktur pertanian agar kegiatan produksi dapat kembali berlangsung. Dukungan juga dibutuhkan dalam bentuk benih, peralatan, dan kebutuhan lain sesuai kondisi masing-masing wilayah. Pemulihan ekonomi masyarakat akan sulit tercapai apabila sektor yang menjadi sumber penghasilan utama warga tidak dapat kembali beroperasi.
Kondisi serupa terjadi pada sektor kelautan dan perikanan. Tambak, fasilitas perikanan, kapal, maupun sarana usaha masyarakat di sejumlah kawasan terdampak membutuhkan penanganan agar kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan. Bagi masyarakat pesisir, kerusakan terhadap fasilitas tersebut memiliki dampak langsung terhadap kemampuan memperoleh pendapatan. Karena itu, program rehabilitasi tidak hanya diarahkan pada pembangunan fasilitas pemerintah, tetapi juga pemulihan sumber penghidupan masyarakat. Kementerian terkait diharapkan menyusun kebutuhan secara tepat sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kerusakan yang terjadi di masing-masing daerah.
Tito juga memberikan perhatian terhadap pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. Banyak pelaku UMKM kehilangan tempat usaha, peralatan, stok barang, maupun modal kerja sehingga membutuhkan dukungan untuk memulai kembali kegiatan ekonomi. Pemulihan UMKM memiliki posisi penting karena sektor tersebut menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Apabila usaha masyarakat dapat kembali beroperasi, proses pemulihan ekonomi daerah juga dapat berlangsung lebih cepat. Program bantuan karena itu perlu dirancang agar tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu membantu pelaku usaha kembali memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri.
Selain anggaran yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga, pemerintah daerah di wilayah terdampak juga memperoleh tambahan dukungan fiskal. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebelumnya mendapatkan tambahan Transfer ke Daerah dengan nilai keseluruhan sekitar Rp10,6 triliun. Tito meminta pemerintah daerah menggunakan tambahan tersebut secara terarah untuk menangani kebutuhan kebencanaan yang belum dapat dijangkau program pemerintah pusat. Pembagian peran menjadi penting agar tidak terjadi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sama sementara kebutuhan lain justru belum tertangani. Pemerintah pusat dan daerah karena itu harus memiliki data program yang sama sebagai dasar menentukan prioritas.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam proses pemulihan karena besarnya dana yang dialokasikan harus sebanding dengan hasil yang diterima masyarakat. Satgas PRR akan memantau pelaksanaan kegiatan untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan dan tidak mengalami keterlambatan tanpa alasan yang jelas. Kementerian dan lembaga juga diminta memberikan laporan mengenai perkembangan kegiatan serta kendala yang ditemukan di lapangan. Dengan mekanisme tersebut, persoalan dapat segera dibahas dan dicarikan penyelesaian tanpa harus menunggu hingga akhir tahun anggaran. Transparansi juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pemulihan wilayah mereka.
Koordinasi antarlembaga menjadi tantangan tersendiri karena program rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan banyak instansi sekaligus. Sebuah wilayah dapat membutuhkan pembangunan jalan oleh satu kementerian, pemulihan sekolah oleh kementerian lain, serta dukungan pertanian dan UMKM dari instansi berbeda. Tanpa koordinasi, kegiatan berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak menghasilkan pemulihan kawasan secara menyeluruh. Satgas PRR karena itu memiliki fungsi menghubungkan program pusat dan daerah agar setiap kegiatan saling mendukung. Pendekatan berbasis wilayah diharapkan membuat pemulihan berlangsung lebih efektif dibandingkan apabila masing-masing sektor bekerja tanpa melihat kebutuhan secara keseluruhan.
Pemerintah juga menempatkan pembangunan hunian tetap sebagai bagian penting dari pemulihan. Masyarakat yang kehilangan rumah membutuhkan kepastian mengenai tempat tinggal permanen agar tidak terlalu lama berada di hunian sementara. Pembangunan hunian harus berjalan bersama penyediaan jalan, air bersih, listrik, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi. Pemindahan masyarakat ke kawasan baru tanpa fasilitas pendukung dapat menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Karena itu, pembangunan hunian tetap perlu dipandang sebagai pembangunan lingkungan permukiman secara menyeluruh dan bukan sekadar mendirikan rumah.
Rencana pemulihan hingga 2028 memberikan ruang bagi pemerintah untuk menangani kerusakan secara bertahap, tetapi kebutuhan mendesak pada 2026 tetap menjadi prioritas. Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh anggaran tidak menunggu terlalu lama untuk memulai kegiatan. Sementara itu, instansi yang anggarannya masih dalam proses diminta segera melengkapi seluruh persyaratan agar persetujuan dapat diperoleh. Satgas akan terus melakukan evaluasi untuk mengetahui proyek yang telah berjalan, kegiatan yang tertunda, serta persoalan yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat. Pengawasan tersebut diperlukan agar target pemulihan tidak bergeser akibat keterlambatan pada tahap awal.
Pengawalan penyaluran anggaran oleh Tito pada akhirnya diarahkan agar dana rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar berubah menjadi perbaikan nyata di daerah terdampak bencana Sumatera. Pemerintah tidak hanya mengejar besarnya anggaran yang berhasil disetujui, tetapi juga kecepatan dan ketepatan pelaksanaannya untuk memulihkan kehidupan masyarakat. Perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan hunian, pemulihan sekolah dan fasilitas kesehatan, rehabilitasi pertanian dan perikanan, hingga dukungan terhadap UMKM menjadi bagian dari agenda besar tersebut. Koordinasi pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas PRR akan menentukan seberapa cepat kondisi masyarakat dapat kembali pulih. Dengan waktu pelaksanaan 2026 yang semakin terbatas, percepatan realisasi anggaran kini menjadi salah satu kunci agar program pemulihan tidak tertunda dan target rehabilitasi serta rekonstruksi hingga 2028 dapat tercapai sesuai rencana.
