Jakarta, 4 Juni 2026 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi sejumlah hambatan politik dan hukum apabila ingin melanjutkan operasi militer berskala besar terhadap Iran. Meskipun Gedung Putih masih mempertahankan berbagai langkah tekanan terhadap Teheran, dukungan terhadap kelanjutan konflik tidak lagi sekuat sebelumnya, baik di kalangan publik maupun di parlemen AS.
Salah satu kendala terbesar datang dari Kongres AS. Pada 3 Juni 2026, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan presiden dalam melanjutkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Resolusi tersebut mendapat dukungan bipartisan, termasuk dari beberapa anggota Partai Republik yang biasanya mendukung Trump.
Selain faktor politik, terdapat persoalan hukum terkait War Powers Resolution 1973, yang mengatur bahwa presiden harus memperoleh persetujuan Kongres untuk keterlibatan militer yang berkepanjangan. Sejumlah anggota parlemen berpendapat bahwa konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan tidak dapat terus dijalankan hanya berdasarkan kewenangan eksekutif.
Hambatan lain berasal dari kondisi ekonomi. Konflik dengan Iran disebut berkontribusi terhadap kenaikan harga energi dan bahan bakar di Amerika Serikat, yang memicu ketidakpuasan publik. Sejumlah survei dan analisis politik menunjukkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap biaya ekonomi perang serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Di sisi diplomatik, pemerintahan Trump juga masih menghadapi tekanan untuk mengutamakan jalur negosiasi. Meski hubungan Washington dan Teheran tetap tegang, berbagai pihak di dalam dan luar negeri mendorong penyelesaian melalui diplomasi guna mencegah eskalasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Bahkan beberapa pejabat AS mengakui bahwa opsi diplomatik masih terus dipertimbangkan sebagai alternatif terhadap perluasan konflik.
Dengan kombinasi tekanan dari Kongres, tantangan hukum, risiko ekonomi, dan dorongan diplomatik internasional, langkah Trump untuk memperluas atau melanjutkan perang terhadap Iran menghadapi hambatan yang semakin besar. Perkembangan dalam beberapa pekan ke depan, terutama di Kongres dan Senat AS, diperkirakan akan menjadi faktor penentu arah kebijakan Washington terhadap Iran.








