Setelah melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, KPK kini fokus mendalami aliran dana pungli dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dari operasi yang dilakukan, sepuluh orang lain juga ikut diamankan, termasuk staf kementerian dan pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap.
Menurut keterangan juru bicara KPK, praktik pungli dilakukan dengan cara mempercepat proses sertifikasi bagi perusahaan yang bersedia memberikan sejumlah uang. Sertifikasi K3 sangat vital karena tanpa itu, perusahaan bisa terhambat operasionalnya. Dugaan ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada praktik sistematis yang sudah berlangsung cukup lama.
Barang bukti berupa dokumen transaksi, telepon genggam, dan uang tunai ditemukan saat penangkapan. Sejumlah saksi kini diperiksa secara intensif untuk mengungkap peran masing-masing pihak. KPK menegaskan, jika cukup bukti, status tersangka akan segera diumumkan.
Kasus ini memicu reaksi keras dari serikat pekerja yang merasa dikhianati oleh pejabat yang seharusnya melindungi hak buruh. “Jika benar ada pungli, ini bukan hanya soal korupsi, tetapi juga mengorbankan keselamatan pekerja,” ujar salah satu aktivis buruh.
Publik berharap kasus ini tidak berhenti di level individu, tetapi juga membongkar praktik mafia sertifikasi yang lebih besar.