Jakarta, 7 Oktober 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Putusan tersebut mengakhiri pemeriksaan perkara di MK tanpa masuk pada penilaian lebih jauh terhadap pokok permohonan. Keputusan itu disampaikan dalam agenda pembacaan putusan yang digelar pada Rabu.
Putusan tidak dapat diterima pada dasarnya berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya ketentuan formal maupun aspek hukum yang menjadi dasar pemeriksaan suatu permohonan. Dengan putusan tersebut, MK tidak mengabulkan ataupun menolak substansi dalil mengenai ijazah Gibran. Fokus putusan berada pada dapat atau tidaknya permohonan diperiksa lebih lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Perkara mengenai ijazah Gibran sebelumnya mendapat perhatian karena berkaitan dengan persyaratan pendidikan dalam proses pencalonan pejabat publik. Permohonan yang diajukan ke MK membawa persoalan tersebut ke ranah pengujian konstitusional. Majelis hakim kemudian mempertimbangkan dasar permohonan sebelum menentukan status perkara.
Keputusan MK menjadi bagian dari mekanisme hukum untuk memastikan setiap perkara yang diajukan memenuhi syarat sebelum pokok permohonan diperiksa. Aspek kedudukan hukum pemohon, objek yang disengketakan, serta kewenangan lembaga menjadi bagian penting dalam tahapan tersebut. Ketentuan prosedural diperlukan agar proses pemeriksaan perkara berjalan sesuai koridor hukum.
Putusan ini juga menegaskan perbedaan antara permohonan yang tidak dapat diterima dengan permohonan yang ditolak. Ketika perkara dinyatakan tidak dapat diterima, substansi utama yang dipersoalkan tidak otomatis dinilai benar ataupun salah. Karena itu, putusan tersebut perlu ditempatkan sesuai dengan ruang lingkup pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis.
Bagi para pihak yang berkepentingan, pembacaan putusan MK memberikan kepastian mengenai status permohonan yang telah diajukan. Putusan lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara konstitusional sesuai kewenangannya. Setiap pihak selanjutnya harus menghormati konsekuensi hukum yang muncul dari putusan tersebut.
Dengan dinyatakannya gugatan terkait ijazah Gibran tidak dapat diterima, proses perkara di Mahkamah Konstitusi mencapai tahap akhir. Perhatian berikutnya tertuju pada implikasi hukum putusan tersebut serta langkah yang mungkin ditempuh melalui mekanisme lain apabila tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Putusan MK sekaligus menjadi penegasan pentingnya pemenuhan aspek formal dalam setiap permohonan yang diajukan ke lembaga peradilan konstitusi.






