Goken Abdullah
Jakarta, 11 September 2026 – Indonesia mendorong penguatan posisi nelayan skala kecil dalam agenda perikanan global melalui forum Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Dorongan tersebut menempatkan kesejahteraan nelayan, keberlanjutan sumber daya ikan, akses terhadap pasar, serta perlindungan terhadap ruang penghidupan sebagai bagian penting dalam tata kelola perikanan. Pemerintah memandang nelayan kecil memiliki peran strategis karena menjadi salah satu penopang produksi pangan sekaligus perekonomian masyarakat pesisir. Namun, kelompok tersebut masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan modal, teknologi, fasilitas penyimpanan hingga perubahan kondisi laut. Indonesia karena itu mendorong kebijakan internasional yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Penguatan nelayan skala kecil diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesehatan ekosistem laut dalam jangka panjang.
Dalam forum FAO, Indonesia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip pengelolaan perikanan yang memberikan ruang lebih besar bagi nelayan kecil. Kebijakan harus mempertimbangkan perbedaan kemampuan antara nelayan tradisional dengan pelaku perikanan berskala besar. Kapal kecil mempunyai jangkauan operasi, kapasitas penyimpanan, dan kemampuan menghadapi cuaca yang jauh lebih terbatas sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang sesuai. Nelayan juga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan karena mereka memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sumber daya di wilayah tempat mereka bekerja. Partisipasi tersebut dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai pengelolaan yang melibatkan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan memperkuat rasa memiliki terhadap sumber daya perikanan.
Penguatan posisi Indonesia juga ditunjukkan melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi nelayan secara lebih terintegrasi, mulai dari aktivitas produksi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Infrastruktur yang memadai menjadi penting karena kualitas hasil tangkapan dapat menurun apabila tidak segera ditangani menggunakan fasilitas penyimpanan yang sesuai. Dukungan fasilitas juga dapat membantu nelayan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari ikan yang mereka tangkap. Pemerintah ingin pembangunan kawasan nelayan tidak berhenti pada penyediaan sarana fisik, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut menjadi salah satu contoh kebijakan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perikanan skala kecil.
Indonesia sebelumnya telah memiliki Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil atau RAN-PPSK yang diluncurkan pada November 2025. Dokumen tersebut menjadi panduan nasional untuk mendorong pengelolaan perikanan kecil secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor tersebut. Kebijakan tersebut juga selaras dengan pedoman sukarela FAO mengenai perikanan skala kecil berkelanjutan. Implementasinya membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok nelayan, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Setiap wilayah mempunyai karakter sumber daya serta pola usaha yang berbeda sehingga pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan kondisi setempat. Pendekatan nasional tersebut memberikan kerangka agar pembangunan ekonomi pesisir tetap mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya.
Akses terhadap pasar menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian karena posisi tawar nelayan kecil masih menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian nelayan harus menjual hasil tangkapan segera setelah kembali dari laut karena tidak mempunyai fasilitas pendingin maupun penyimpanan yang memadai. Situasi tersebut dapat membuat mereka mempunyai pilihan terbatas dalam menentukan pembeli dan harga. Penguatan rantai dingin, fasilitas pengolahan, transportasi, serta akses informasi harga dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut. Digitalisasi juga berpotensi mempertemukan kelompok nelayan secara lebih langsung dengan pasar sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien. Namun, pemanfaatan teknologi perlu diikuti peningkatan kemampuan masyarakat agar nelayan dapat menggunakannya secara mandiri. Penguatan koperasi dan kelembagaan kelompok dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya tawar tersebut.
Tantangan lain berasal dari perubahan iklim yang semakin memengaruhi pola aktivitas nelayan. Perubahan cuaca, gelombang tinggi, kenaikan suhu laut, serta pergeseran lokasi ikan dapat membuat waktu penangkapan semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut memberikan dampak lebih besar kepada nelayan kecil karena mereka umumnya menggunakan kapal dengan kemampuan operasi terbatas. Ketika jarak menuju lokasi ikan semakin jauh, biaya bahan bakar dapat meningkat dan waktu melaut menjadi lebih panjang. Informasi cuaca serta kondisi perairan karena itu harus tersedia secara cepat dan mudah dipahami oleh masyarakat pesisir. Peralatan komunikasi dan keselamatan juga perlu menjadi bagian dari peningkatan kapasitas nelayan. Adaptasi terhadap perubahan iklim pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pendapatan keluarga nelayan.
Indonesia juga mendorong pengelolaan perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan sekaligus memperhitungkan pengetahuan lokal masyarakat. Data mengenai stok ikan, hasil tangkapan, musim penangkapan, kondisi habitat, dan aktivitas kapal dibutuhkan untuk menentukan tingkat pemanfaatan yang berkelanjutan. Kebijakan yang hanya mengejar peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan kemampuan sumber daya untuk pulih dapat memberikan dampak negatif dalam jangka panjang. Penurunan stok ikan pada akhirnya justru akan paling cepat dirasakan nelayan kecil yang mempunyai keterbatasan untuk mencari daerah penangkapan baru. Karena itu, kesejahteraan masyarakat pesisir dan kesehatan ekosistem harus ditempatkan sebagai dua tujuan yang berjalan bersama. Nelayan dapat menjadi mitra pemerintah dalam pengumpulan informasi maupun pengawasan apabila diberikan ruang partisipasi yang memadai.
Aspek keselamatan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan mengenai perikanan skala kecil. Aktivitas melaut mempunyai risiko tinggi terutama bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil dan beroperasi dengan peralatan terbatas. Ketersediaan perlengkapan keselamatan, informasi cuaca, kemampuan komunikasi, serta pengetahuan menghadapi keadaan darurat perlu terus ditingkatkan. FAO sendiri menempatkan keselamatan di laut sebagai salah satu perhatian dalam penguatan perikanan skala kecil. Pemerintah dapat memperluas pelatihan dan memastikan informasi keselamatan menjangkau komunitas nelayan hingga daerah terpencil. Perlindungan sosial juga diperlukan untuk membantu keluarga ketika nelayan menghadapi kecelakaan atau tidak dapat melaut akibat kondisi tertentu. Dengan perlindungan yang lebih menyeluruh, produktivitas tidak harus dicapai dengan mengabaikan keselamatan pekerja di sektor perikanan.
Penguatan nelayan kecil juga perlu memperhatikan peran perempuan dalam rantai ekonomi perikanan. Aktivitas perikanan tidak hanya berlangsung ketika kapal berada di laut karena terdapat proses pengolahan, perdagangan, administrasi, dan pengelolaan usaha setelah hasil tangkapan didaratkan. Perempuan di banyak komunitas pesisir mempunyai peranan besar dalam tahapan tersebut meskipun kontribusinya tidak selalu tercatat sebagai bagian dari pekerjaan perikanan. Program pemberdayaan karena itu perlu mencakup akses pelatihan, pembiayaan, teknologi pengolahan, dan pengembangan usaha bagi perempuan pesisir. Pendekatan tersebut dapat memperluas manfaat ekonomi yang diterima keluarga nelayan. Penguatan seluruh rantai nilai juga membuat komunitas tidak hanya bergantung pada pendapatan dari penjualan ikan dalam bentuk segar.
Indonesia berharap forum FAO dapat memperkuat komitmen internasional terhadap pembangunan perikanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nelayan skala kecil perlu mendapatkan akses yang memadai terhadap sumber daya, teknologi, pembiayaan, pasar, perlindungan sosial, serta proses pengambilan keputusan. Pada saat yang sama, kegiatan penangkapan harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekosistem agar sumber daya ikan tersedia bagi generasi berikutnya. Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap agenda tersebut karena karakter sebagai negara kepulauan membuat kehidupan jutaan masyarakat berkaitan langsung dengan laut. Penguatan nelayan tidak hanya menjadi agenda ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan wilayah pesisir. Melalui keterlibatan aktif dalam forum FAO, Indonesia berupaya membawa kepentingan nelayan kecil menjadi bagian yang semakin kuat dalam arah kebijakan perikanan global.
