Goken Abdullah
Jakarta, 27 Agustus 2026 – Aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), tidak hanya berkaitan dengan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset. Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan turun membawa tuntutan yang berbeda, mulai dari pemberantasan korupsi, harga kebutuhan pokok, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga evaluasi sejumlah kebijakan pemerintah.
Sedikitnya empat kelompok disebut akan menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4). Masing-masing kelompok membawa agenda yang tidak sepenuhnya sama.
AMPB menjadi salah satu kelompok yang menempatkan isu pemberantasan korupsi sebagai fokus utama. Mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Massa dari Pati juga membawa persoalan dugaan korupsi yang menjadi perhatian masyarakat setempat.
Kelompok lainnya, AMDB, membawa tiga tuntutan utama. Selain mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta hukuman mati bagi koruptor, mereka juga menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok. Sebelum bergabung dalam aksi di Jakarta, massa AMDB dijadwalkan lebih dulu menyampaikan aspirasi di DPRD Kota Depok.
Sementara itu, GERAM membawa tuntutan yang lebih luas. Aliansi yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi. Mereka mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia dan menjadikan demonstrasi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, serta anggaran DPR.
GERAM setidaknya menyiapkan 10 tuntutan. Salah satunya adalah meminta pertanggungjawaban politik dan hukum pemerintah atas sejumlah kebijakan yang mereka kritik. Mereka juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dengan meminta evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Di bidang ekonomi, GERAM menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja. Mereka juga mendorong penurunan harga kebutuhan pokok serta meminta adanya peningkatan upah bagi buruh.
Persoalan pendidikan dan kesehatan turut masuk dalam daftar aspirasi. GERAM meminta pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis serta berkualitas. Mereka juga menyoroti perlindungan terhadap pekerja rumah tangga agar mendapatkan perlindungan yang lebih kuat.
Isu demokrasi dan penegakan hukum juga menjadi bagian dari tuntutan. GERAM meminta penghentian perluasan peran militer di ruang sipil serta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis. Mereka juga mendorong penyitaan aset hasil korupsi untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan publik.
Tidak hanya persoalan nasional, isu kebencanaan turut disampaikan. GERAM meminta bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai bencana nasional serta mendorong percepatan bantuan dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
Berbeda dengan kelompok-kelompok yang membawa kritik terhadap pemerintah, RMP4 datang dengan agenda yang lebih mendukung sejumlah program pemerintah. Kelompok tersebut dijadwalkan menyampaikan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Hal ini menunjukkan bahwa aksi 27 Agustus tidak sepenuhnya diisi kelompok yang membawa tuntutan penolakan terhadap kebijakan pemerintah.
Keragaman tuntutan tersebut membuat demonstrasi di depan DPR menjadi ruang bagi berbagai persoalan untuk disampaikan sekaligus. RUU Perampasan Aset memang menjadi salah satu isu yang paling menonjol, tetapi agenda massa jauh lebih luas.
Selain tuntutan kebijakan, sejumlah kelompok juga meminta pimpinan DPR menemui massa secara langsung. GERAM menyebut kehadiran pimpinan parlemen diperlukan agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai penyampaian pendapat di jalan, tetapi dapat memperoleh respons dari lembaga yang menjadi tujuan aksi.
DPR sendiri sebelumnya menyatakan siap menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut. Ketua DPR Puan Maharani juga mengimbau peserta demonstrasi tetap menjaga ketertiban selama menyampaikan tuntutan.
Dengan beragamnya kelompok yang turun ke jalan, aksi 27 Agustus menjadi salah satu momentum penting bagi masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan. Mulai dari pemberantasan korupsi dan RUU Perampasan Aset hingga harga kebutuhan pokok, kesejahteraan pekerja, pendidikan, kesehatan, demokrasi, serta penanganan bencana menjadi bagian dari aspirasi yang dibawa ke Gedung DPR/MPR RI.
