Banda Aceh, 21 November 2026 – Wali Nanggroe Aceh menyampaikan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pandangannya, Dasco merupakan sosok negarawan muda yang memiliki visi dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional. Pernyataan tersebut menambah dinamika pembahasan politik mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk menduduki posisi kepemimpinan nasional. Dukungan itu merupakan pandangan politik yang tidak dengan sendirinya menentukan perubahan jabatan wakil presiden.
Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar menyampaikan penilaian tersebut berdasarkan pengamatannya terhadap perhatian Dasco dalam membantu mencari penyelesaian berbagai persoalan masyarakat Aceh. Menurutnya, Wakil Ketua DPR RI tersebut menunjukkan kesungguhan dalam memahami tantangan yang dihadapi daerah, termasuk persoalan kondisi geografis dan medan wilayah. Pengalaman berkomunikasi mengenai kebutuhan masyarakat Aceh menjadi salah satu pertimbangan Malik Mahmud dalam menyampaikan dukungannya. Ia memandang kemampuan memahami persoalan daerah sebagai aspek penting dalam kepemimpinan nasional. Penilaian tersebut disampaikan dalam keterangannya pada Sabtu (21/11/2026).
Malik Mahmud juga menyampaikan bahwa berbagai persoalan masyarakat Aceh yang telah disampaikan kepada Dasco akan diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, komunikasi tersebut mencerminkan keseriusan Dasco dalam membantu mencari solusi melalui pemerintah pusat. Namun, penyampaian aspirasi kepada pemerintah tetap perlu diikuti dengan pembahasan kebijakan dan langkah pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam mengatasi hambatan pembangunan, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang beragam.
Dukungan terhadap Dasco turut membuka pembahasan mengenai mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 hari apabila jabatan tersebut kosong. Dengan demikian, dukungan dari tokoh masyarakat maupun pemimpin lembaga adat tidak secara langsung menentukan hasil pemilihan. Setiap tahapan tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi yang berlaku serta kewenangan lembaga negara terkait.
Pernyataan Wali Nanggroe Aceh tersebut menjadi bagian dari perkembangan wacana mengenai kepemimpinan nasional dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, kemampuan membangun koordinasi antarlembaga, serta pemahaman terhadap tantangan pembangunan merupakan sejumlah aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan figur wakil presiden. Meski demikian, dukungan Malik Mahmud terhadap Dasco tetap merupakan penilaian politik yang disampaikan berdasarkan pandangannya sendiri. Kepastian mengenai pengisian jabatan wakil presiden harus ditentukan melalui mekanisme resmi yang berlandaskan konstitusi.





