Goken Abdullah
Jakarta, 15 November 2026 – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong masyarakat internasional menempatkan ekosistem laut sebagai bagian utama dalam strategi penanganan perubahan iklim global. Dorongan tersebut disampaikan Indonesia dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 atau COP31 yang berlangsung di Antalya, Turkiye. Pemerintah menilai laut memiliki peran strategis dalam mengurangi dampak perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa perlindungan ekosistem laut harus berjalan seiring dengan pengembangan ekonomi biru. Melalui pendekatan tersebut, Indonesia ingin memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia diwakili Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano yang menyampaikan pentingnya perubahan pendekatan terhadap isu kelautan. Menurutnya, laut tidak seharusnya hanya dipandang sebagai wilayah yang terdampak pemanasan global, tetapi juga sebagai bagian dari solusi untuk mengatasinya. Indonesia mengajukan tiga prioritas utama, yakni memperkuat hasil keputusan COP31, menjaga keberlanjutan kerja sama kelautan dalam kerangka Konvensi Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC, serta mempercepat pelaksanaan aksi iklim berbasis ekosistem laut. Ketiga agenda tersebut dinilai penting agar pembahasan mengenai laut tidak berhenti pada komitmen diplomatik. Pemerintah juga menginginkan isu kelautan masuk secara nyata dalam kebijakan adaptasi dan pendanaan perubahan iklim internasional.
KKP menyoroti pentingnya perlindungan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai bagian dari infrastruktur alami yang mendukung ketahanan lingkungan. Ekosistem mangrove berfungsi menyerap dan menyimpan karbon sekaligus membantu melindungi kawasan pesisir dari abrasi serta gelombang besar. Padang lamun juga memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam sedimen laut dan menjadi habitat penting bagi berbagai organisme perairan. Sementara itu, terumbu karang berperan menjaga keanekaragaman hayati serta mendukung aktivitas perikanan dan pariwisata bahari. Kerusakan terhadap ekosistem tersebut dapat memperbesar kerentanan masyarakat pesisir menghadapi perubahan iklim. Karena itu, Indonesia mendorong agar perlindungan dan pemulihannya mendapatkan perhatian lebih besar dalam agenda iklim global.
Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya keberlanjutan Mandat Glasgow yang telah membuka ruang dialog mengenai hubungan antara laut dan perubahan iklim. KKP mendukung penyusunan peta jalan kerja sama kelautan untuk beberapa tahun ke depan yang selaras dengan tujuan Perjanjian Paris. Namun, pelaksanaannya diharapkan tetap bersifat sukarela dan mempertimbangkan kondisi serta kemampuan masing-masing negara. Indonesia mengingatkan agar mekanisme kerja sama internasional tidak justru menambah beban administrasi dan pelaporan bagi negara berkembang. Sejumlah program kelautan yang tercantum dalam dokumen kontribusi iklim nasional juga baru akan memasuki tahap implementasi setelah 2030. Oleh sebab itu, kerja sama global diharapkan lebih berorientasi pada dukungan teknis, pendanaan, dan pelaksanaan program nyata.
Dalam kebijakan nasional, Indonesia telah memasukkan perlindungan mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen kontribusi iklim kedua atau Second Nationally Determined Contribution. Salah satu target yang ditetapkan adalah rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare sebagai bagian dari penguatan ketahanan pesisir dan pengurangan emisi. Pemerintah juga tengah memperkuat regulasi mengenai nilai ekonomi karbon di sektor kelautan untuk mendukung pengembangan pembiayaan karbon biru. Skema tersebut diharapkan dapat membuka peluang pendanaan bagi kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem. Meski demikian, pelaksanaannya membutuhkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. KKP menilai dukungan kebijakan yang jelas diperlukan agar potensi karbon biru Indonesia dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Persoalan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama yang disampaikan Indonesia dalam pembahasan COP31. Pemerintah menilai berbagai komitmen perlindungan laut membutuhkan dukungan internasional, terutama bagi negara berkembang yang memiliki wilayah pesisir luas. Indonesia mendorong peningkatan akses terhadap pendanaan hibah, bantuan pengembangan proyek, serta penguatan sistem pemantauan aliran dana untuk program kelautan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi diperlukan agar proyek karbon biru dapat dilaksanakan secara efektif. Kerja sama internasional juga diharapkan mampu membantu masyarakat pesisir memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan konservasi. Dengan pendanaan yang memadai, program perlindungan laut dapat memberikan kontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui partisipasi dalam COP31, Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi ekosistem laut dalam kebijakan iklim internasional. Pemerintah berharap pembahasan mengenai mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang didukung pendanaan serta kerja sama lintas negara. KKP juga akan terus mendorong pengembangan ekonomi biru sebagai pendekatan yang menghubungkan perlindungan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keberhasilan agenda tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga internasional, dunia usaha, peneliti, dan masyarakat pesisir. Indonesia menilai perlindungan laut tidak hanya berkaitan dengan upaya menurunkan emisi, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, keselamatan wilayah pesisir, dan keberlanjutan sumber daya alam. Dengan dukungan global yang lebih kuat, ekosistem laut diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam menghadapi krisis iklim dunia.
